Kenali Jenis-jenis Kewajiban Pajak untuk UMKM


main img here
Posted by:
Author Unknown
-Published by:
Pelaku UMKM perlu mengetahui tentang apa saja kewajiban pajak yang perlu dipenuhi.
Secara umum kewajiban pajak UMKM dibagi menjadi dua yaitu pajak bulanan dan pajak tahunan.
Ada tujuh kewajiban pajak yang perlu diketahui Sobat Desty sebelum memulai bisnis UMKM.

Tujuh Kewajiban Pajak bagi UMKM

Berikut daftar tujuh kewajiban pajak bagi UMKM:

Pajak Bulanan

Pelaku bisnis UMKM wajib melakukan pembayaran setiap bulan dengan beberapa bagian berikut:

1. PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 diberlakukan ketika UMKM mempekerjakan karyawan seperti dalam pengenaan pajak penghasilan. Maka wajib melakukan pemotongan PPh 21 dari gaji, honor, upah, tunjangan, dan pembayaran disertakan nama berhubungan dengan pekerjaan, jasa, serta kegiatan usaha wajib pajak dalam negeri.
Hasil pemotongan PPh Pasal 21 wajib diberikan kepada karyawan atau yang bersangkutan.

2. PPh Pasal 23

Untuk UMKM kategori kelas menengah diberlakukan PPh Pasal 23. Ketika perusahaan menjalankan transaksi pembayaran dividen keuntungan kepada pemegang saham, royalti, pembayaran bungan pinjaman selain bank, pembayaran hadiah, sewa atas penggunaan harta, pembayaran imbalan berhubungan layanan jasa seperti teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, penghargaan bonus di luar potongan PPh Pasal 21 serta jasa lain dalam Permenkeu Nomor 141/PMK.03/2015.
Pemilik usaha dengan transaksi PPh Pasal 23 harus memotong pajaknya dari Wajib Pajak Orang Pribadi serta Wajib Pajak Badan Dalam Negeri.

3. PPh Pasal 26

PPh Pasal 26 berlaku jika pemilik usaha UMKM melakukan transaksi WP luar negeri seperti pembayaran berupa royalti, gaji, jasa, dividen, bunga, sewa, dan lainnya yang tertuang dalam PPh Pasal 21 serta PPh Pasal 23.
Pemotongan jenis ini berlaku bagi WP Orang Pribadi Asing atau WP Badan Asing. Tarif yang ditetapkan sebesar 20 persen dari pendapatan bruto yang diterima orang atau badan asing.
Dalam PPh Pasal 26 juga menerapkan syarat berupa tidak ditemukannya kerja sama di negara penerima penghasilan berupa Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau P3B dengan negara Indonesia. Penerima penghasilan ini juga wajib menunjukkan surat berupa keterangan domisili negara asal.

4. PPh Pasal 4 Ayat 2

Pelaku bisnis UMKM berkewajiban pada PPH Pasal 4 Ayat 2 yaitu pajak penghasilan dikenakan atas transaksi sewa tanah dan/atau bangunan, jasa konstruksi, juga dividen perusahaan yang dibayarkan kepada orang pribadi.
Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 bersifat final, jadi penghasilan yang telah dipotong tidak diperhitungkan dalam SPT Tahunan PPh Badan.
Untuk pengenaan sewa tanah atau bangunan dikenakan 10 persen, pengalihan hak atas tanah atau bangunan dikenakan 2,5 persen, dan persentase dividen dibayarkan kepada orang pribadi yaitu 10 persen.

5. Pajak Penghasilan Final PP 23/2018

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 memberikan insentif pembayaran pajak sebesar 1 persen dari peredaran bruto dan bersifat final untuk UMKM. Tujuannya untuk memudahkan UMKM membayar pajak dan sadar untuk membayar pajak.
Insentif tambahan diberikan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 menggantikan PP 46 yaitu menurunkan tarif UMKM menjadi 0,5 persen mengacu pada insentif pelaku UMKM.
Ada beberapa syarat yang perlu dipehuni dalam memanfaatkan tarif UMKM ini. Tarif ini berlaku pada jenis usaha yang diperbolehkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Ada batas waktu pengenaan insentif di antaranya tujuh tahun untuk WP Pribadi, empat tahun untuk WP berbentuk persekutuan komanditer, kongsi, firma, serta tiga tahun untuk WP berbentuk perseroan, dihitung sejak perusahaan berdiri atau memanfaatkan insentif.

6. Pajak Pertambahan Nilai atau PPN

Pelaku bisnis UMKM dikenakan tarif PPN yang diambil dari penyerahan Barang Kena Pajak atau BKP dan/atau Jasa Kena Pajak atau JKP dalam negeri termasuk impor sebesar 10 persen.
Untuk aktivitas ekspor dikenakan tarif PPN sebesar 0 persen atau bebas PPN.

Pajak Tahunan

Pelaku bisnis UMKM wajib melaporkan atau membayarkan pajak dalam waktu satu tahun yaitu:

PPh Badan

Pemilik bisnis UMKM wajib menyampaikan SPT Tahunan. Untuk tarif PPh WP Badan sebesar 25 persen dari PKP sesuai UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 yang ditetapkan sejak 2010.
Bagi WP Badan berbentuk Perseroan Terbuka diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif PPh bagi WP Badan dalam Negeri berbentuk Perseroan Terbuka.
Tarif PPh Badan terbaru diatur dalam UU HPP sebesar 22 persen pada tahun 2021 dan 2022.
Itu dia beberapa jenis kewajiban pajak yang perlu diketahui Sobat Desty pelaku bisnis UMKM.
Untuk itu jangan lupa bayar dan lapor pajak ya, Sobat Desty!
CTA Button Desty Omni.jpg