Cara Menghitung Kewajiban Pajak bagi UMKM


main img here
Posted by:
Author Unknown
-Published by:
Bagi pemilik usaha mikro kecil dan menengah perlu mengetahui apa itu kewajiban pajak yang perlu dilakukan.
Skala bisnis yang dijalankan berbeda dengan bisnis besar atau franchise. Namun bisnis UMKM memiliki dampak besar termasuk menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja lokal.
Yuk, ketahui bagaimana cara menghitung pajak UMKM untuk para pelaku usaha.

Cara Menghitung Pajak UMKM

Pelaku bisnis UMKM dikenakan Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 4 Ayat 2 atau dikenal dengan PPh Final. Seperti ditulis pada dokumen resmi Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak, tarif khusus pajak penghasilan bagi UMKM tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
PPh final yang dikenakan sebesar 0,5 persen untuk pelaku UMKM dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar dalam setahun. PP tersebut berlaku pada Juli 2018 menggantikan PP Nomor 46 Tahun 2013.
Bagaimana cara menghitung pajak UMKM, berikut langkah-langkah yang diperlukan:

1. Daftar NPWP

Pelaku UMKM wajib memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP untuk diberikan kepada wajib pajak sebagai identitas. Datang ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat atau dapat juga melalui online pada laman ereg.pajak.go.id.
Syarat yang dibutuhkan dalam pembuatan NPWP antara lain akte atau dokumen pendirian, fotokopi KTP dan NPWP salah satu pengurus, dan surat pernyataan kegiatan dan lokasi atau tempat usaha dari salah satu pengurus.

2. Periksa Basis Data Elektronik DJP

Periksa apakah seluruh dokumen persyaratan daftar NPWP Badan sudah tersedia dalam data elektronik pada Basis Data Elektronik DJP. Jika terdata, maka tidak perlu melampirkan fotokopi persyaratan.

3. Datang ke kantor KPP atau KP2KP di area tempat kedudukan

Salah satu pengurus datang ke kantor KPP atau KP2KP area tempat kedudukan. Serahkan berkas persyaratan dan ikut instruksi dari petugas.

*Per Juli 2022, pemerintah sudah meresmikan NIK menjadi NPWP. Namun untuk wajib pajak badan, sebaiknya hubungi pihak pajak resmi ya.

4. Hitung Bayar Pajak

Jika sudah memiliki NPWP Badan, pelaku UMKM wajib melakukan pembayaran dan pelaporan pajak dari perolehan omzet usaha beroperasi. Kemudian omzet tersebut dikalikan dengan tarif 0,5 persen.
Rumus Hitung Pajak UMKM = 0,5% x PPh Final
Contohnya jika Sobat Desty memiliki omzet Rp30 juta pada bulan Januari, maka nominal pajak yang wajib dibayarkan yaitu:
0,5% x Rp30.000.000 = Rp150.000
Jika omzet pelaku UMKM dalam setahun belum mencapai Rp500 juta maka tidak perlu membayarkan PPh Final. Sebab, aturan wajib pajak tertuang dalam Pasal 7 Ayat 2 huruf a UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP bahwa omzet di bawah Rp500 juta dalam setahun tidak dikenakan PPh.
Sebaliknya, jika omzet pelaku UMKM dalam setahun mencapai lebih dari Rp500 juta maka perlu membayar wajib pajak dengan dikalikan 0,5 persen.
Untuk melakukan pembayaran pajak UMKM bikin kode billing melalui KPP atau KP2KP kemudian masuk ke DJP Online dan lakukan pembayaran sesuai instruksi.
Itu dia serba-serbi tentang pajak UMKM. Sobat Desty yang memiliki usaha skala kecil, mikro, dan menengah perlu mengetahui apa saja kewajiban pajak yang harus dipenuhi.
Untuk itu jangan lupa bayar pajak ya, Sobat Desty!
CTA Button Desty Omni.jpg